Kepolisian Polres Paser mengawal dan mengamankan aksi Hearing di Ruang rapat DPRD kab Paser terkait bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah.
Hearing di ruang rapat DPRD kab paser di hadiri oleh Ketua DPRD Kab. Paser Hendra Wahyudi, ST. Sekretaris Dewan Ir. H. Amiruddin. Kapolres Paser AKBP Murwoto, S.H., S.I.K. Dandim 0904/TNG Letkol Czi. Widya Wijanarko, S.Sos, M.Tr(Han). Kajari Paser M. Syarif, SH. MH.Ketua Komisi I,II,dan III dan anggota DPRD , .Jajaran kepala Pemkab Paser. Perwakilan Bank BRI Sdr. Saleh.Serta 10 perwakilan Aliansi masyarakat dan ormas di kab Paser.
“Personel yang diturunkan 1 Pleton Dalmas Polres Paser sesuai dengan SOP untuk mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan walau hanya aksi Hearing,” kata Kabag Ops Paser Kompol Bergas Hartoko,SE.SH.MH, di depan kantor DPRD Kab.Paser.
Kabag Ops menjelaskan, hearing di kantor DPRD Kab.Paser ini dilakukan oleh warga dari berbagai wilayah Kab.Paser untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah.
Pada hearing tersebut aliansi masyrakat maupun ormas menyampaikan beberapa tuntutan dianataranya transparansi anggaran, percepatan realisasi kebijakan, serta kebijakan –kebijakan umum untuk meringankan penderiatan warga yang terdampak langsung oleh pendemi Covod-19.
Pada kesempatan tersebut Kapolres Paser AKBP Murwoto S.H.,S.I.K menjelaskan,seharusnya kita harus bersatu dan bersama .Adapun masukan masukan untuk pemerintah adalah konteks kepedulian bersama terhadap penanganan Covid-19, terkait pasar tradisional pihak polres tidak pernah menutupnya akan tetapi hanya hanya saja di batasi.
“Himbauan kami unjuk masyarakat agar lebih bisa memahami kesepakatan bersama terkait pembatasan pasar,pembatasan tersebut dilakukan untuk mengatisipasi terjadinya perkumpulan masa guna menaati peraturan dari pemerintah terkait social distancing agar penyebaran virus covid 19 tidak meluas,” tandasnya.
Dari hasil Hearing disepakati bahwa untuk status daerah akan dikordinasikan dengan pemerintah Daerah lebih lanjut, dan untuk pengelolaan anggaran kami sangat terbuka, antara insyansi terkait dengan pemerintah Daerah sehingga proses bantuan sosial ini bisa samapai ke masayarakat dengan aman dan lancar